Kapolri dan Panglima TNI Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada di Monas
jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi inspektur upacara apel pasukan pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) di lapangan Monas, Rabu (2/11).
Tito mengatakan, agar seluruh jajaran bersiaga menghadapi pilkada serentak. Dia juga memerintahkan, agar satuan di daerah melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama.
"Pesta demokrasi di 101 wilayah. Kami masuk tahapan inti mulai penetapan pasangan calon dan masuk masa pilkada yang akan berakhir sampai Februari nanti. Nanti kami akan laksanakan pemungutan suara," kata Tito memberikan sambutan.
Tito menyampaikan prosesi pilkada tersebut memiliki pola permasalahannya tersendiri. Karenanya, semua jajaran harus memetakannya dan mengantisipasi potensi ancaman pada pilkada.
"Pesta demokrasi dikawal sesuai situasi negara kita. Namun dari sisi kerawanan kamtibnas, pilkada merupakan potensi perpecahan," pungkas dia.
Sementara itu, Panglima Gatot menambahkan, TNI siap membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat pilkada. Dia juga meminta agar seluruh masyarakat menjalankan pilkada dengan damai.
"Ini tugas mulia karena kami melaksanakan tugas untuk jaga agar masyarakat yang pesta demokrasi bisa berjalan aman tentram, dan damai untuk pilih pemimpinnya. Untuk itu saya ingatkan TNI-Polri adalah satu dalam menjaga bangsa Indonesia," tegas Gatot. (mg4/jpnn)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi inspektur upacara apel pasukan pengamanan pemilihan kepala
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Akun Medsos PJ Bupati Temanggung Diserang Warganet: Stop Cawe-Cawe
- 3 Pejabat di Banggai Diduga Langgar Aturan Netralitas ASN, Gakkumdu Ancam Jemput Paksa
- Aktivis Dorong Semua Pihak Mewujudkan Pilkada Maluku Utara Aman dan Nyaman
- Hasto Bakal Kirim Buku Pak Sabam Biar Ara Sirait Melakukan Perenungan
- Prabowo Seorang Kesatria, Harus Tegas Hadapi Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada
- Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum