Kapolri Didesak Usut Kekerasan Pembubaran Demo
Senin, 24 Juni 2013 – 22:26 WIB
Ia menilai sebagai aparat keamanan seharusnya menjaga stabilitas keamanan dan melakukan penegakan hukum. Tegasnya, bukan malah menggunakan kelompok preman untuk menangani demonstrasi. "Inikan memicu konflik horizontal," katanya. Nah, ia mengatakan, bila ini benar-benar terjadi tak ada ampun buat pejabat kepolsisian setempat. "Kapolda harus langsung dicopot saja," tegasnya.
Baca Juga:
"Karena tak pantas strategi seperti ini dipakai oleh Polri, mereka itu penegak hukum masak pakai preman," pungkasnya.
Seperti diberitakan, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, selain bersikap represif, polisi diduga menggunakan preman bayaran untuk membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di Makasar, Palopo, dan Samarinda.
"IPW sangat menyesalkan cara-cara yang dilakukan polisi dalam menangani aksi demo ini. Penggunaan preman dalam mengatasi aksi demo mahasiswa bisa memicu konflik horizontal di masyarakat kian meluas," kata Neta di Jakarta, Minggu (23/6). (boy/jpnn)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Timur Pradopo diminta menindaklanjuti laporan yang dirilis Indonesia Police Watch, terkait penanganan demonstrasi kenaikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Honorer 2 Tahun Ikut Pendaftaran PPPK 2024, Pemda Berdasar Database BKN
- PPPK Bukan Hanya Bagian dari Birokrasi, yang Bilang Orang Penting
- Ketum Hikmahbudhi Sebut Kaesang Anak Muda yang Berani Memberikan Contoh
- Polisi Ungkap Identitas Mayat Anak Perempuan yang Ditemukan di Pesisir Pantai Lebak
- BPIP: Menangkal Pelemahan Budaya Hukum Lewat Penegakan Etika Berbangsa dan Bernegara
- Qodari Bela Kaesang, Singgung Mahfud MD yang Pernah Menggunakan Jet Pribadi Juga