Kapolri 'Digantung', Gerindra Sesalkan Jokowi ke Luar Negeri
jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo ke luar negeri di saat persoalan di dalam negeri menumpuk, disesalkan Fraksi Partai Gerindra. Ketua fraksi dari partai pimpinan Prabowo Subianto itu, Ahmad Muzani menilai polemik calon Kapolri harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum presiden melancong.
Muzani menilai, seharusnya sebelum melakukan kunjungan bilateral ke negara-negara tetangga, presiden memutuskan dulu sikapnya soal kapolri. Namun kini status Kapolri dibiarkan menggantung, meski ada janji pekan depan akan dijelaskan.
"Seharusnya presiden ambil keputusan ini dulu, persoalan domestik," kata Muzani di gedung DPR, Kamis (5/2).
Keputusan Presiden Jokowi mengenai Kapolri menurut Muzani sangat penting, agar ada kepastian dan masalah ini tidak berlarut-larut. Namun demikian, pihaknya masih memahami bila Jokowi belum menentukan sikapnya.
"Presiden harus mengambil keputusan segera, agar tak terkatung, dan berlarut, nanti berspekulasi dan menimbullkan ketidakpastian. Presiden harus diberi ruang untuk mengambil keputusan," kata anggota Komisi I DPR itu.
Ditambahkan Muzani, masukan dan pertimbangan bagi Jokowi untuk menentukan sikap seharusnya sudah lebih dari cukup, mulai dari Tim 9, Watimpres, DPR hingga partai pengusungnya. Sehingga keputusan memang harus segera diambil.
"Presiden harus segera mengambil keputusan, pemimpin memang tidak sempurna, kemampuan menjelaskan itu," tandasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo ke luar negeri di saat persoalan di dalam negeri menumpuk, disesalkan Fraksi Partai Gerindra. Ketua fraksi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Refleksi dan Proyeksi Kemenag 2025, Saatnya Introspeksi
- Malam Tahun Baru, Ancol Hadirkan Pertunjukan 1.000 Drone hingga Pesta Kembang Api
- Kenaikan PPN dari Rakyat Akan Kembali kepada Rakyat
- Halalin Luncurkan Sistem Pembelajaran Sertifikasi Halal Berbasis Digital, Buka Peluang Kerja Baru
- Ini Kesimpulan Polisi soal Mahasiswi UPI Tewas di Gedung Gymnasium
- Menyikapi Status Tersangka Hasto, Said PDIP Harap KPK Lepas dari Intervensi