Kapolri Diminta Hapus Proyek tak Berguna
Jelang Pemilu Malah Beli Kapal
Senin, 11 Februari 2013 – 12:02 WIB

Kapolri Diminta Hapus Proyek tak Berguna
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo bersikap serius membersihkan aksi para oknum mafia proyek di institusinya. Jika tidak, triliunan rupiah anggaran proyek pengadaan di Polri tidak akan bermanfaat bagi kepentingan tugas-tugas jajaran bawah kepolisian. "Melainkan jatuh ke tangan (oknum) mafia proyek yang cenderung membuat proyek-proyek tak bermanfaat bagi tugas-tugas kepolisian," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, Senin (11/2). Tragisnya, sambung Neta, proyek-proyek yang dirancang cendrung tuntasnya. tidak berkaitan untuk mendukung tugas Polri dalam mengamankan Pemilu dan Pilpres. Seperti, kata dia mencontohkan, paket pengadaan 20 ekor kuda senilai Rp 10 miliar, pengadaan kapal dan senjatanya Rp 85 miliar, paket pengadaan 90 ekor anjing senilai Rp 18 miliar serta paket peralatan pengindraan dan penegakan hukum senilai Rp 606 miliar.
Neta menjelaskan, oknum mafia proyek di Polri terdiri dari pengusaha bermasalah yang pernah diblack list Polri yang berkolusi dengan sejumlah oknum, baik dieksekutif maupun legislatif.
Saat ini para oknum mafia proyek makin agresif bermanuver. Apalagi di Polri cukup banyak proyek pengadaan, baik melalui APBN maupun non APBN. "Pemerintah memberikan dana yang besar untuk mendukung tugas-tugas Polri menjelang Pemilu dan Pilpres 2014," papar Neta.
Baca Juga:
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo bersikap serius membersihkan aksi para oknum mafia proyek di institusinya.
BERITA TERKAIT
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- KOMIK Apresiasi Langkah KPK Tahan Hasto Kristiyanto
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berkomentar Begini
- Gubernur Lemhannas Bakal Beri Materi Kebangsaan untuk Kepala Daerah di Retret Magelang
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof