Kapolri Disarankan Bicara Ke Jokowi Soal Polemik Iriawan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Gerindra Moh Nizar Zahro menyarankan agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian bicara kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membatalkan pelantikan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Nizar mengatakan, keputusan kapolri yang dengan cepat mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin lantaran terindikasi memihak pada salah satu pasangan calon patut diapresiasi. Karena itu dia juga mendorong Jenderal Tito juga merespons polemik di Jabar.
"Daripada Polri jadi bulan-bulanan kritik publik, lebih baik kapolri mengusulkan kepada Presiden dan Mendagri untuk membatalkan pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar," ucap Nizar kepada JPNN, Jumat (22/6).
Dia mengingatkan agar Polri hendaknya berpegang teguh pada aturan perundang-undangan, khususnya UU Polri yang memerintah Korps Bhayangkara untuk netral dalam kancah politik praktis.
"Kapolri harus bertindak tegas terhadap semua personil Polri yang diduga berpihak pada calon tertentu. Netralitas Polri adalah harga mati dan jangan terseret rayuan politik yang bisa mendegradasi nama baik Polri," kata politikus Senayan ini.
Politikus yang juga Ketum PP Satria Gerindra ini juga berharap elite Polri tidak menggadaikan netralitas institusi tersebut untuk kepentingan sesaat. Apalagi rakyat sudah cerdas dan akan memantau setiap gerak langkah Polri. (fat/jpnn)
Ketua DPP Gerindra dorong agar Kapolri Tito bicara ke Jokowi dan Mendagri untuk membatalkan pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Pakar Politik Menyamakan Jokowi dengan Pembunuh Berdarah Dingin, Ini Sebabnya
- Jokowi Aktif Mendukung Paslon Tertentu, Al Araf: Secara Etika Itu Memalukan
- Al Araf Nilai Jokowi Memalukan Turun Kampanye di Pilkada 2024
- Jenderal Sigit Pastikan Kesiapan Polri Jelang Pilkada Serentak 2024
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Kompolnas Temukan Fakta Ini di Lokasi
- Pengamat Heran PDIP Protes Mega Ada di Stiker 'Mau Dipimpin Siapa?'