Kapolri: Harus ada Sinergi Mengawal Kebijakan Maritim Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jendral Pol Sutarman menegaskan pihaknya siap mengawal kebijakan Presiden Joko Widodo, yang salah satunya akan mengembangkan perekonomian maritim atau sektor kelautan. Namun, kata dia, Polri tak bisa sendiri dan membutuhkan sinergi bersama dengan instansi lain yang juga punya kewajiban menjaga keamanan laut. 

lebih lanjut Sutarman,  menegaskan, Kepolisian Air yang dimiliki Polri selama ini sudah melakukan pengamanan di perairan yang ada masyarakat atau penduduknya.

Namun, dia mengakui bahwa Polisi Air tidak mampu menjangkau Zona Ekonomi Ekslusif di laut luas karena keterbatasan peralatan.

"Karena perlatan yang kecil, kapal kita di bawah 50 meter panjangnya. Saya kira kita tidak mampu menjangkau ke sana (ZEE)," kata Kapolri usai Salat Jumat di Mabes Polri. "Sekali lagi Polri tidak akan mampu menjangkau sampai Zona Ekonomi Ekslusif. Saya kira Angkatan Laut akan mampu ke sana," timpalnya.

Karenanya, Sutarman menegaskan bahwa perlu koordinasi di seluruh kementerian serta lembaga yang punya fungsi dan tugas untuk mengamankan laut. “Selain itu koordinasi itu sangat berguna untuk mengeksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut ini untuk kepentingan masyarakat Indonesia," ungkap Kapolri.

Dia mengatakan, jika beberapa waktu lalu kementerian terkait menyatakan ada total lost atau kegurian triliunan rupiah karena aksi illegal fishing atau pencurian ikan Indonesia di laut, maka ke depan hal itu harus diselesaikan bersama.

Untuk itulah, kata Kapolri, perlu sinergi dan dukungan semua pihak untuk mengamankan serta menjalankan kebijakan Presiden.

"Ini kita perlu sinergi mengamankan dan menjalankan kebijakan Presiden untuk meningkatkan dan menggerakkan ekonomi kelautan dengan program maritimnya," pungkas Kapolri. (boy/jpnn)