Kapolri Isyaratkan Jenderal Bintang Dua
Isi Jabatan Kabareskrim dan Irwasum

jpnn.com - JAKARTA -- Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan bahwa calon Kepala Badan Reserse Kriminal dan Inspektur Pengawasan Umum Polri akan diisi oleh jenderal bintang dua alias Inspektur Jenderal.
Posisi Kabareskrim Polri saat ini masih kosong sepeninggal Sutarman yang dilantik menjadi Kapolri beberapa waktu lalu.
Sedangkan Irwasum Polri Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo akan segera memasuki masa pensiun per 30 November 2013 nanti.
"Calonnya bintang dua yang memiliki kompetensi cukup, integritas baik. Itu calonnya," kata Sutarman usai membuka Pelatihan Kemampuan Teknis Penyidik Tipikor Polri, di Jakarta, Selasa (12/11).
Menurut Sutarman, saat ini pihaknya tengah mendiskusikan dengan Tim Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi untuk proses selanjutnya.
Kendati demikian, Sutarman ogah menyebut siapa nama-nama jenderal bintang dua yang kini tengah digodok untuk mengisi jabatan Kabareskrim dan Irwasum.
"Kita sedang diskusikan (dengan) Tim Wanjakti untuk proses selanjutnya," kata Sutarman saat ditanya apakah Kabareskrim dan Irwasum akan diganti bersamaan.
Dia membantah ada tarik menarik internal dalam penentukan siapa jenderal yang akan mengisi dua jabatan strategis di tubuh Polri ini.
JAKARTA -- Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan bahwa calon Kepala Badan Reserse Kriminal dan Inspektur Pengawasan Umum Polri akan diisi oleh jenderal
- Saksi Ahli Paparkan Prinsip Kewajaran dalam Gugatan Merek di Sidang Sengketa Minyak Gosok
- Satgas Damai Cartenz Buru Komandan KKB yang Kabur dari Lapas Wamena
- BPKH Limited Perkenalkan Bumbu Khas Indonesia untuk Katering Jemaah Haji di Arab Saudi
- Gelar Aksi di Kemendag, Ribuan Pengepul Minyak Jelantah Tuntut Solusi Penghentian Ekspor
- ISDS Gelar Diskusi Bertema Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea Bagi Perdamaian Dunia
- Waka MPR Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik