Kapolri Minta Maaf, Azis Syamsuddin: Saya Rasa tidak Perlu Diperdebatkan Lagi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin merespons positif permintaan maaf Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait surat telegram tentang larangan media meliput tindakan arogansi Polri.
Awalnya Jenderal Listyo Sigit mengeluarkan surat telegram Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 5 April 2021. Tidak lama kemudian dicabut dengan penerbitan surat telegram Nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal 6 April 2021.
Azis menyatakan permohonan maaf dan pencabutan surat telegram tersebut merupakan langkah tepat dalam merespons isu yang beredar di masyarakat. Sebab, telegram itu dinilai sebagai pengekangan terhadap tugas jurnalis mengumpulkan informasi dan peliputan.
"Sudah dijelaskan secara detail oleh Kapolri. Ini sejalan dengan pencabutan surat telegram itu. Saya rasa, tidak perlu diperdebatkan lagi,” kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/4).
Mantan ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan Kapolri Jenderal Listyo sudah menyadari bahwa telegram tersebut akan menimbulkan pertentangan di kalangan rekan-rekan jurnalis, khususnya serikat media dan wartawan di tanah air.
Pimpinan DPR RI bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu menambahkan bahwa penjelasan Jenderal Listyo bisa dipahami dan dimaklumi.
Terlebih lagi, ujar dia, telegram tersebut awalnya hanya untuk interal Polri, supaya jajaran kepolisian tidak bertindak arogan.
Selain itu, supaya jajaran Polri menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Azis Syamsuddin merespons permintaan maaf Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait surat telegram yang salah satu poinnya melarang media massa menyiarkan tindakan kekerasan dan arogansi anggota polisi.
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum