Kapolri: Negara Mampu Bayar Gak?
jpnn.com, JAKARTA - Dalam survei yang dilakukan Ombudsman, reserse Polri mendapat paling banyak keluhan oleh masyarakat.
Hal ini juga diamini Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena banyaknya laporan di reserse mengambang.
Tito mengaku, dia paham betul atas kelemahan itu. Karena kalau laporan berlanjut hingga tahap pengadilan, maka pelapor akan puas.
Sebaliknya, kalau kasus dihentikan, terlapor yang akan puas.
“Seperti itu membuat polisi menjadi dilematis. Itu natural dan banyak terjadi. Untuk mengatasinya, kami perbaiki SDM (sumber daya manusia), kedua perbaiki masalah anggarannya lidik, sidik supaya enggak minta ke pelapor dan tersangka,” papar dia di Mabes Polri, Rabu (3/1).
Hal itu, kata Tito, telah dia suarakan ke pemerintah. Dia ingin Polri bisa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ad cost dalam menangani perkara.
Sementara Polri saat ini masih menggunakan sistem indeks.
“Di sistem indeks kami buat empat kategori. Kasus sangat sulit, sulit, sedang dan ringan. Untuk membedakan kasus ini aja enggak gampang,” papar dia.
Mantan Kapolda Papua ini mengatakan, kategori ringan yang mereka tangani contohnya adalah kasus penghinaan.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta ada sistem ad cost seperti KPK sehingga kerja reserse Polri lebih maksimal.
- TPDI Laporkan Kapolda Sulut ke Divisi Propam Mabes Polri, Ada Apa?
- Sebaiknya Hindari Melintas di Kawasan Mako Brimob Pagi Ini
- Kapolri Melantik Para Kapolda dan Kukuhkan 2 Jabatan Baru yang Diisi Komjen
- Demo di Mabes Polri, Mahasiswa Minta Kapolda Sulsel Dicopot
- Kecam Sikap Represif Polisi Hadapi Demonstran, Forum Aktivis & Guru Besar Desak Kapolri Bertanggung Jawab
- Eksaminasi Kasus Vina & Eky: Reza Singgung Nasib Ferdy Sambo, Bandingkan dengan Iptu Rudiana