Kapolri Percayakan Penyelamatan WNI kepada Otoritas Filipina

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti masih mempercayakan kepada Filipina untuk melakukan operasi penyelamatan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Sebab, Polri maupun TNI tak bisa menyentuh apalagi masuk ke wilayah militer Filipina. Menurut Haiti, ada semacam traktat yang mengharuskan izin dari pemerintah Filipina yang kemudian juga harus disetujui parlemen setempat untuk bisa masuk ke negara tetangga itu. 

"Sehingga tidak memungkinkan pasukan asing baik Polri dan militer untuk masuk. Jadi, kami menyerahkan semua (operasi penyelamatan) kepada otoritas Filipina," ujar Haiti saat menjawab JPNN.com, Senin (11/4). 

Kendati mengaku siap jika diminta bantuan, Kapolri pun tetap yakin bahwa tidak mungkin bisa masuk ke Filipina karena aturan konstitusi di sana.

Meski begitu, bukan berarti Polri lepas tangan akan upaya penyelamatan. Polri melalui Kementerian Luar Negeri RI sudah berkoordinasi dengan pemerintah Filipina. Yang paling menjadi perhatian utama, kata Haiti, adalah jaminan keamanan para sandera. 

"Kami meminta keselamatan sandera yang diutamakan," kata orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini. Dia pun kembali menegaskan, pemerintah RI tidak pernah mengurus uang tebusan yang diminta oleh kelompok pemberontak Abu Sayyaf. 

"Kalau soal tebusan itu bukan urusan kita. Kita tidak pernah mengurus uang tebusan," ungkap mantan Wakapolri, itu.

Tentara Nasional Indonesia juga menegaskan kesiapan jika pemerintah Filipina membutuhkan keterlibatan dalam operasi penyelamatan WNI itu.