Kapolri Tak Bisa Dipilih dari Lelang Jabatan

JAKARTA - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Aboebakar Alhabsy,  menilai mekanisme lelang untuk menentukan  jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sangat tidak tepat. Menurutnya, jangan karena euforia lantas melakukan uji coba sistem yang belum teruji.

"Saya belum paham tentang mekanisme lelang jabatan, bagaimana prosedurnya dan adakah dasar hukumnya. Jangan terlalu kita termakan euforia wacana yang belum teruji kehandalannya," katanya Aboebakar di Jakarta, Selasa (23/4).

Dijelaskannya, mekanisme lelang jabatan untuk posisi Kapolri belum tentu berjalan transparan dan akuntabel seperti yang dibayangkan. "Kita masih ingat bahwa pengadaan barang dan jasa yang juga menggunakan mekanisme lelang ternyata juga masih menjadi ladang korupsi," katanya.

Ia mengungkapkan, justru mayoritas kasus korupsi bersumber dari proses lelang. Jadi, katanya menegaskan, tidak ada garansi pejabat yang dihasilkan dari lelang jabatan akan bisa bekerja lebih baik.