Kapuspen Kemendagri: Silakan KPK Membersihkan Terus

“Karena Indonesia negara besar dan kaya, jumlah penduduk sekitar 263 juta masih banyak warga negara yang siap menjadi politisi berintegritas, Indonesia memiliki banyak tokoh yang penuh integritas, jujur, dan antikorupsi. Menjadi penyelenggara Negara untuk mengabdi bangsa dan negara, bukan memperkaya diri dan keluarga. Ketika dihadapkan pada pilihan antara kepentingan pribadi dan negara, mereka mendahulukan kepentingan negara, fokus menjalankan amanat rakyat,” urai Bahtiar.

Diterangkan, penyelenggaraan otonomi daerah selama ini tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi pemerintah daerah dalam memajukan kesejateraan rakyat di daerah (human development). Untuk menjamin akselerasi otonomi daerah itu maka diperlukan pemimpin daerah (kepala daerah) yang dipilih langsung lewat pilkada agar menjadi kuat legitimasi politiknya dan dapat tenang bekerja karena tidak dirongrong oleh permainan politik di daerah.

Pilkada langsung saja tidak cukup tapi juga diperlukan kepala daerah yang kuat, cerdas, enerjik, berintegritas moral yang kuat dan syarat pengalaman dalam mengendalikan pemerintahan daerah dan memajukan kesejateraan rakyat.

Bahtiar menyoroti sistem pemerintahan daerah dan sistem rekruitmen politik saat ini perlu dievaluasi.

“Undang –undang Pemerintah Daerah dan Undang - undang Pilkada, UU yang mengatur birokrasi, administrasi tata kelola keuangan dan daerah yang menurut arahan BapakPresiden sangat rumit, dan hanya mengedepankan aspek prosedur administrasi belaka, perlu dievaluasi secara sungguh-sungguh, konprehensif, utuh dan mendalam karena tidak kompatibel menghasilkan penyelenggara negara yang berintegritas, hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat dan percepatan kemajuan masyarakat bangsa dan negara,” pungkas doktor ilmu pemerintahan itu. (jpnn)