Karena Bersikap Keras kepada Pemerintah

JOGJA -- Kepala Pusat Studi Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Asep Purnama Bahtiar melihat upaya voting dalam pemilihan ketua umum (Ketum) PP Muhammadiyah merupakan ekor renggangnya hubungan organisasi tersebut dengan pemerintah. "Ini untuk kemaslahatan organisasi, bukan kemaslahatan orang per orang," kata Asep di gedung A.R. Fachruddin, kompleks UMY, kemarin (6/7).

Menurut dia, voting pemilihan orang nomor satu di Muhammadiyah bukan barang baru. Dia mencontohkan, ketika Abdul Rozak (A.R.) Fachruddin akan dipercaya menjabat ketua umum kali ketiga. Yakni, periode 1978?1982 dalam muktamar 1978 di Surabaya.

Kala itu, jelas Asep, yang mendapat suara terbanyak adalah Buya Achmad Dimyati. Di sisi lain, Dimyati dikenal sebagai kader Muhammadiyah yang berwatak keras. Dengan kondisi Orde Baru ketika itu, sangat riskan Muhammadiyah dinakhodai dengan gaya kepemimpinan ala Dimyati yang keras. "Melalui voting, Pak A.R. terpilih lagi," ujarnya.

Bagi Asep, situasi yang sama terjadi pada Muktamar 2010 di Jogja. Din bagi sejumlah kalangan diakui terlalu keras terhadap pemerintah. Karena itu, tidak sedikit pengurus Muhammadiyah di daerah maupun wilayah yang terkena imbasnya.