Karena Kata Kondom, DPR Akan Panggil Menkes
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh mengkritisi program Pekan Kondom Nasional yang digadang-gadang Kementerian Kesehatan RI bisa mencegah penularan HIV/AIDS kepada masyarakat. Kritik tidak dari segi program tapi juga tata bahasa yang digunakan.
"Kok ada nama suatu kegiatan nasional memakai kata "kondom"? Apa tidak ada bahasa yang lebih baik lagi dalam konteks masalah penanggulangan HIV/AIDS sekali pun," kata Poempida saat dikonfirmasi, Selasa (3/12).
Menurut dia, program Pekan Kondom Nasional tersebut tidak akan memberikan makna apa-apa bila hanya bersifat seremonial. Nah, solusi tepat yang harusnya ditempuh dan digalakkan pemerintah menurut Poempida, harus difokuskan pada pendidikan.
"Yang jelas edukasi/sosialisasi dalam konteks pencegahan AIDS/HIV harus berbasis pendidikan moral dan mengingatkan kita semua kepada adat ketimuran yang sudah mulai pudar," tegasnya.
Lagipula, politikus Partai Golkar itu mempertanyakan mengapa dalam mencegah penularan HIV/AIDS yang justru ditekankan pemerintah adalah "kondom", bukan menitikberatkan gerakan pada hal yang bersifat lebih positif seperti Pekan Generasi Bebas HIV/AIDS?
"Kenapa tidak dibuat program Pekan Generasi Bebas HIV/AIDS? Jadi lebih mengena kepada esensi kegiatannya. Pertanyaannya apakah Kondom memang satu-satunya cara memberantas HIV/AIDS? Jadi sangat tidak kontekstual dan terkesan penuh dengan pesan sponsor pabrik kondom," sebutnya.
Ditambahkannya, kalau Kemenkes terus menjalankan program tersebut, memastikan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi sudah hilang sensitifitas adat dan gagal memahami budaya Indonesia dengan baik.
"Nanti kita akan meminta penjelasan pertanggungjawaban Menkes dalam hal ini. Jadi pertanggungjawaban itu maknanya sangat dalam lho," tegasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh mengkritisi program Pekan Kondom Nasional yang digadang-gadang Kementerian Kesehatan RI
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Honorer Titipan Mencuat Menjelang Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Bu Sri Punya Usulan
- Bea Cukai & Polri Gagalkan Penyelundupan 38,9 Kg Sabu-Sabu dan 29.182 Butir Ekstasi
- Besok Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Perhatikan Syarat Khusus
- 5 Berita Terpopuler: Arogansi Oknum Pengusaha Surabaya Luntur, Aksi Suruh Siswa Menggonggong Berujung Borgol
- Momen Seskab Teddy Dampingi Presiden Prabowo Temui Presiden Joe Biden di Gedung Putih
- Wamentrans Viva Yoga Berencana Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Program Food Estate