Karhutla Tak Tertangani, Mahasiswa Sumsel Menuntut Presiden Copot Kapolda

jpnn.com, PALEMBANG - Koalisi Mahasiswa Pemuda Sumatera Selatan dan HMI cabang Palembang meminta Presiden untuk mencopot jabatan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo.

Hal ini lantaran Kapolda Sumsel dinilai tidak becus mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Provinsi Sumsel.

Bukankah presiden telah menyampaikan statemennya kalau di daerah terjadi Karhutla maka yang paling bertanggung jawab Kapolda dan Pangdam, untuk itu kami meminta agar Kapolda secara terhormat mengundurkan diri sebagai Kapolda Sumsel karena tidak bisa menangani karhutla," tegas Ketua umum HMI Cabang Palembang Chandra di sela-sela menggelar aksi di Polda Sumsel, Selasa (31/10) siang.

Selain itu kata Chandra, beberapa perusahaan perusahaan yang terindikasi membakar lahan tidak kunjung diproses secara hukum.

"Dalam penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam hal ini Polda Sumsel hanya sebatas masyarakat biasa, tetapi tidak sampai ke perusahaan-perusahaan yang telah terbukti melakukan pembakaran lahan. Siapapun yang membakar lahan harus diproses secara hukum tanpa terkecuali jangan hukum tajam ke bawah tumpul," kata Chandra.

Akibat dari kebakaran yang tak kunjung padam kata Chandra, membuat Kota Palembang diselimuti kabut asap yang begitu peka.

Padahal lanjut Chandra, kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah Sumsel gencar melakukan mitigasi pencegahan karhutla, tetapi kenyataannya karhutla masih terjadi di Sumsel.

"Percuma kalau dilakukan pencegahan, tetapi karhutla masih terjadi di Sumsel. Karena tidak ada tindakan tegas kepada korporasi yang telah membakar lahan. Kalau masyarakat yang membakar cepat ditindak. Namun, sebaliknya kalau perusahaan yang membakar aparat kepolisian lamban memprosesnya," jelas Chandra.