Karier PNS Harus Dilindungi dari Imbas Pilkada
Rabu, 24 November 2010 – 21:12 WIB

Karier PNS Harus Dilindungi dari Imbas Pilkada
JAKARTA - Pejabat karir dan PNS di daerah harus mendapatkan perlindungan dari politisasi saat pelaksanaan pilkada. Sebab selama ini, PNS dan pejabat karier sering menjadi korban setiap Pilkada berlangsung.
Hal itu dikatakan Mendagri Gamawan Fauzi saat membawakan materi pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional (RAKORPANAS) 2010 di Jakarta, Rabu (24/11). "Ini akan kita bahas di dalam revisi UU 32 Tahun 2004 (UU tentang Pemda). Akan dipertegas lagi siapa pejabat pembina kepegawaian agar PNS dan pejabat karir terlindungi," tutur Gamawan.
Baca Juga:
Dalam revisi UU 32/2004, terangnya, pejabat pembina kepegawaian adalah sekda, bukan kepala daerah. Tujuannya, agar jenjang karir seorang pejabat atau PNS tidak seenaknya diubah-ubah oleh kepala daerah.
Selain itu, penempatan pejabat juga disesuaikan dengan kompetensi dan kajian Baperjakat. "Tahun ini revisi UU 32 akan dibahas bersama dengan DPR RI. Diharapkan, masalah netralitas PNS, penempatan pejabat bisa diperjelas dalam UU. Saya tidak ingin membiarkan makin banyak korban akibat pilkada," pungkasnya. (Esy/jpnn)
JAKARTA - Pejabat karir dan PNS di daerah harus mendapatkan perlindungan dari politisasi saat pelaksanaan pilkada. Sebab selama ini, PNS dan pejabat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas
- RS Siloam ASRI Hadirkan Urinary Stone Center, Solusi Mengatasi Batu Saluran Kemih
- Program Diskon 50 Persen Tarif Listrik Masih Berlangsung Hingga Akhir Februari
- BKSDA Telusuri Informasi Kemunculan Harimau di Kerinci
- Saksi Ahli Paparkan Prinsip Kewajaran dalam Gugatan Merek di Sidang Sengketa Minyak Gosok
- Satgas Damai Cartenz Buru Komandan KKB yang Kabur dari Lapas Wamena