JPNN.com 
Kartin1 Jadi Platform Identitas Tunggal
Dengan demikian, pemerintah bisa mendapatkan semua informasi yang konsisten dan sesuai dengan semua lembaga serta institusi pemerintah.
”Konsistensi ini membantu saling mengingatkan dan mencegah yang belum patuh pada pajak dan dasar layanan pemerintah lain. Ini menciptakan kultur di mana pemerintah bisa kerja lebih klir dan jelas serta masyarakat bisa dapat kepastian,” tuturnya.
Single identification number (SIN) sudah menjadi ambisi Ditjen Pajak sejak era Hadi Purnomo, Dirjen Pajak pada masa tiga presiden, yakni Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, gagasan itu tak pernah terwujud karena masalah ego sektoral masing-masing instansi.
Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai, ide Ditjen Pajak membikin sebuah smartcard terintegrasi merupakan hal yang brilian.
Kartu pintar tersebut bisa menjadi solusi bagi perbaikan administrasi perpajakan.
”Jadi, ide ini layak diapresiasi. Karena ini sebuah upaya mencari terobosan,” paparnya.
Meski begitu, direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu menekankan, efektivitas kartu pintar Kartin1 tersebut masih perlu dicermati.
Mimpi Ditjen Pajak Kemenkeu mengelola nomor identitas tunggal bakal menjadi kenyataan.
- Menkeu Bilang Tugas Guru Sangat Berat, Mendikdasmen Bicara Sertifikasi PNS, PPPK, Honorer
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan, Ini Saran Pengamat untuk Pemerintah
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen
- PPN Bakal Naik 12 Persen, Gaikindo Merespons Begini
- PPN 12 Persen Tidak Berpihak kepada Rakyat, Tolong Dibatalkan
.jpeg)
