Kartu Prakerja Selesaikan Masalah? Jangan Sampai Dana Rp 5,6 Triliun Menguap Tanpa Arti
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy menyoroti besarnya anggaran untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun. Apalagi, kata Aboe, penunjukan vendor penyedia tanpa tender.
"Penunjukkan vendor prakerja tanpa tender, ini luar biasa untuk proyek yang dianggarkan Rp 5,7 triliun," kata Aboe saat rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK, Rabu (29/4).
Politikus PKS itu menegaskan bahwa anggaran Rp 5,6 triliun itu bukanlah nilai yang kecil di tengah kondisi Indonesia yang tengah menghadapi pandemi Covid-19 seperti sekarang.
"Bayangkan, anggaran (sebesar) ini hanya mendapat konten seperti itu," ujarnya.
Dia menyatakan seharusnya konten untuk pelatihan prakerja itu bisa dibuat gratis di YouTube. "Ini kan bisa dibuat Kementerian Koperasi dan UKM dan lainnya. Bagikan saja konten gratis. Uangnya dibagikan ke mereka untuk modal kerja," ungkap Aboe.
Dia mengingatkan jangan sampai uang negara Rp 5,6 triliun ini menguap tanpa arti. "Yang hanya melahirkan para pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan online," pungkas Aboe. (boy/jpnn)
Seharusnya konten untuk pelatihan lewat kartu prakerja itu bisa dibuat gratis di YouTube.
Redaktur & Reporter : Boy
- AHF Indonesia Dorong Peran Asia dalam WHO Pandemic Agreement
- Menko Airlangga Sebut Kartu Prakerja Menjawab Kebutuhan Pembelajaran Seumur Hidup
- Ketua Parlemen Maroko Terima Delegasi DPR RI
- Pemerintah Harus Waspada, Para Pengangguran Bisa Terjerumus Judi Online,
- Dana Penanganan Covid-19 di Sumbar Diduga Dikorupsi, Belasan Saksi Diperiksa
- Waspada Covid Kembali, Kemenkes Imbau Masyarakat Terapkan Hidup Sehat dan Terapkan Prokes