Kartu Sakti Jokowi, DPR Panggil Menkeu Pekan Depan

jpnn.com - JAKARTA - Komisi XI DPR akan meminta penjelasan pemerintah terkait Kartu Sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memanggil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Ini dilakukan untuk mengetahui anggaran yang digunakan untuk membiayai Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sehat (KKS) yang sudah diluncurkan.

Wakil Ketua Komisi XI, Jon Erizal mengatakan pihaknya sudah menyurati Menkeu secara resmi untuk memberi penjelasan kepada DPR. Namun karena situasi politik di DPR belum solid, serta padatnya agenda Bambang, rapat akhirnya ditunda pekan depan.

"Komisi XI Kemarin sudah mengirim surat resmi untuk mengundang Menkeu, mau mendengar karena ada beberapa informasi terkait KIS dan lainnya itu. Kita ingin mendengar langsung, sehingga bisa melihat dimana urgensinya. Dia minta waktu minggu depan," kata Jon Erizal di Gedung DPR Jakarta, Senin (17/11).

Politikus PAN itu menjelaskan, keterangan pemerintah soal program "Kartu Sakti" Jokowi itu penting untuk mengetahui bagaimana penggunaannya, dari mana mata anggarannya, sampai pada realisasi program tersebut untuk siapa saja. Sebagai wakil rakyat, DPR harus mengetahuinya.

"Sekarang kan masih informasi berbagai pihak, kalau diundang resmi, disampaikan secara resmi, penggunaannya begini, tentu kita ingin tahu juga bahwa itu betul-betul sampai ke rakyat," jelas mantan calon Gubernur Riau itu.

Hanya saja Jon Erizal belum mau bicara sanksi jika ternyata pemerintah tidak menempuh mekanisme penggunaan anggaran sebagaimana diatur undang-undang.

"Nah ini yang kita perlu dengar, artinya kita juga gak tahu itu menyalahi atau tidak, karena memang belum tahu. Nanti kita akan minta Menkeu memaparkan secara detail dan teknisnya seperti apa. tujuannya kan bagus untuk rakyat. Cuma kan mekanismenya ini seperti apa, ini yang perlu kita tahu," tandasnya. (Fat/jpnn)