Karyawan dan Pilot Garuda Jangan Urusi Susunan Direksi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir ikut merespons sikap karyawan dan pilot Garuda Indonesia yang mengancam mogok massal jika dalam waktu sebulan pemerintah belum juga merombak susunan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Diketahui, Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) meminta agar ada restrukturisasi direksi dari delapan menjadi enam direktur saja. Tuntutan itu buntut dari persoalan yang selama ini dialami oleh karyawan dan pilot.
Inas saat dikonfirmasi jpnn.com, Kamis (3/5), mengaku belum melihat surat tuntutan karyawan dan pilot Garuda. Di sisi lain, dia juga mendapat informasi bahwa mereka juga menolak dihilangkannya posisi produksi.
Akan tetapi, secara organisasi, karyawan dan pilot menurutnya tidak ada urusan dengan struktur organisasi perusahaan maskapai pelat merah itu.
"Persoalan nomenklatur di Garuda bukan urusan karyawan dan pilot, jadi enggak usah ikut campur," kata Inas, yang ketika dikonfirmasi sedang melakukan reses di daerah pemilihannya.
Kalaupun ada persoalan lain yang dialami karyawan maupun pilot Garuda Indonesia, seperti masalah kesejahteraan. Dia mendorong hal itu diselesaikan secara bersama-sama.
"Sedangkan yang berkaitan dengan kesejahteraan makan, direksi Garuda harus duduk bersama dengan mereka (karyawan/pilot)," pungkas Inas.(fat/jpnn)
Wakil Ketua Komisi VI DPR menilai, tidak tepat jika karyawan dan pilot Garuda ikut mengurusi susunan direksi dan mengancam mogok massal.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Garuda Indonesia Berencana Menambah 15 hingga 20 Pesawat Tahun Depan
- Generasi Taruna
- Mulai Desember 2024, Garuda Indonesia Bakal Turunkan Harga Tiket Rute Domestik
- Garuda Indonesia dan Pusat Fertilitas Alpha IVF & Women’s Specialists Kuala Lumpur Teken Kerja Sama
- Menjelang Natal dan Tahun Baru, Garuda Pastikan tidak Ada Kenaikan Harga Tiket
- Ini Dampak Mogok Massal Hakim di PN Bale Bandung