Kasihan, Pak Emil Salim Diperalat Kelompok Ini
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan DPR RI, T Taufiqulhadi menyatakan orang sekelas Profesor Emil Salim bisa diperalat oleh koalisi anti tembakau untuk menemui pimpinan DPR yang terjadi pada Senin, 18 Juli 2016 lalu.
Hal tersebut dikatakan Taufiqulhadi, dalam Forum Legislasi "RUU Pertembakauan" di Pessroom DPR, Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (26/7).
"Koalisi anti tembakau ini sampai-sampai memperalat Pak Emil Salim untuk bertemu dengan Pimpinan DPR dan meminta DPR menghentikan pembahasan RUU Pertembakaun," kata Taufiqulhadi.
Padahal menurut politikus Partai Nasdem itu, RUU Pertambakauan ini nantinya secara tegas membatasi impor tembakau dan membangun kedaulatan petani tembakau di Indonesia.
"Koalisi anti tembakau tidak ingin ada regulasi tembakau agar impor tembakau yang dilakukan oleh perusahaan rokok asing di Indonesia bebas memasukan tembakau ke Indonesia," ungkap anggota Komisi III DPR ini.
Dia menyesalkan, Emi Salim diperalat untuk menyampaikan data ke Pimpinan DPR. "Sementara data tersebut sudah kadalauarsa dan menyesatkan publik kalau dipakai sebagai salah satu referensi untuk penyempurnaan RUU Pertembakauan. Kasihan saja, Pak Emil Salim mereka peralat," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur IV itu.
Menurut Taufiqulhadi, data tersebut isinya antara lain menyuarakan kepentingan perusahaan rokok milik asing di Indonesia yang menuding tembakau produk petani Indonesia tinggi kandungan nikotine dan TAR-nya.
"Karena itu koalisi anti tembakau minta produsen rokok Indonesia tidak menggunakan tembakau produk petani Indonesia dan beralih ke tembakau impor yang dikuasai importing asing," katanya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan DPR RI, T Taufiqulhadi menyatakan orang sekelas Profesor Emil Salim bisa diperalat oleh
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih