Kasus 6 Honorer Banten Dipecat: Selalu Dilupakan, Saat Pilpres Disuruh Netral
jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten memecat enam guru honorer gara-gara berpose salam dua jari dan pamer stiker Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, mengundang reaksi masyarakat.
Disdikbud dinilai otoriter karena memecat guru honorer yang statusnya bukan aparatur sipil negara (ASN).
"Jangan kalau Pilpres honorer disuruh netral. Giliran bicara kesejahteraan honorer dilupakan," ujar Koordinator Honorer K2 Jawa Timur Munir Qu kepada JPNN, Jumat (22/3).
Dia menegaskan honorer K2 maupun nonkategori bebas menentukan pilihannya pada Pilpres 2019 tanpa harus diintimidasi. Apa yang dilakukan Disdikbud Banten dinilai sangat tidak manusiawi.
BACA JUGA: Pernyataan Sikap Pimpinan FHK2-PGRI kasus 6 Guru Honorer Banten Dipecat
"Disdikbud tidak boleh sewenang-wenang begitu. Seluruh honorer akan berangkat ke Banten ikut aksi solidaritas. Kalau tidak dilawan, daerah lain akan sewenang-wenang juga ke honorer," ucapnya.
Koordinator Honorer K2 Kalimantan Barat Syarif Feriansyah mengatakan, seandainya memiliki dana lebih, dia serta rekan-rekannya ingin bergabung dalam aksi 28 Maret untuk menuntut keadilan.
BACA JUGA: 6 Guru Honorer Pamer Stiker Prabowo Dipecat, Korban Janji Palsu Jokowi
Kasus pemecatan terhadap enam guru honorer di Banten dipecat gara-gara pamer stiker Prabowo – Sandi mendapat sorotan banyak pihak.
- 5 Honorer Lulus PPPK 2024 Tidak Berhak Mengisi DRH, Simak Penyebabnya
- Kabar Gembira, Sebentar Lagi Saldo Rekening Guru Bakal Bertambah
- Honorer Desak Prabowo Angkat Guru & Tendik Jadi PPPK Penuh Waktu
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Diperpanjang, Honorer Bakal Diangkat Bertahap, Tinggal Dibuatkan SK Saja
- Gaji PPPK Paruh Waktu Maksimal Rp350 Ribu per Bulan, Oh
- Honorer R3 Tendik Minta Usulan Formasi Tambahan PPPK Tahap 2, Dimohon