Kasus ABK, Bobby Minta Pemerintah Layangkan Protes ke China
Jumat, 08 Mei 2020 – 22:27 WIB

Bobby Adhityo Rizaldi (kanan). Foto: Dok. JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah melakukan evaluasi masalah perekrutan dan perlindungan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di luar negeri. Bila perlu, dia mendorong dilakukan moratorium untuk sementara waktu.
Oleh karena itu, Bobby meminta pemerintah melayangkan protes diplomatik terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Gugatan hukum ke perusahaan kapal tersebut pantas dilakukan.
“Derita ABK ini harus kita sudahi. Moratorium menjadi satu-satunya opsi karena kapal penangkap ikan, khususnya yang berbendera Cina dan Taiwan adalah lawless world,” ucap Bobby, Jumat (8/5).
Politikus Golkar ini menilai kejadian serupa rentan terjadi terhadap WNI yang bekerja sebagai ABK di berbagai kapal asing terutama yang berbendera China dan Taiwan. Sementara agen pengiriman ABK ini menurutnya perusahaan yang itu-itu saja.
“Harus diinvestigasi dan bila ditemukan penyimpangan maka harus segera dibekukan izinnya, dan berikan tindakan hukum bagi pengelolanya,” tegas politikus asal Sumatera Selatan ini.
Bobby menambahkan apa yang terjadi terjadi ABK tersebut merupakan akibat sengketa kewenangan antara tiga kementrian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).
“Ini tidak pernah jelas dari dulu, ketiga kementrian tersebut saling lempar tanggung jawab ketika terjadi masalah. Sedangkan Kemenlu dalam hal ini selalu jadi tukang cuci piring,” jelasnya.
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah melayangkan protes diplomatik terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
BERITA TERKAIT
- Mbak Puan Sentil Israel soal Serangan di Palestina
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya