Kasus Air Zamzam Palsu, BPOM dan Kemendag Harus Tanggungjawab
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah bertanggung jawab atas kasus pemalsuan air zam-zam yang banyak dijual di kawasan Tanah Abang. Baik Badan POM RI maupun Kementerian Perdagangan.
"Dari sisi peredaran makanan dan minuman, Badan POM yang bertanggung jawab. Tetapi dari sisi perdagangannya, kementerian perdagangan perlu ikut bertanggung jawab," kata Saleh melalui pesan singkat, Minggu (5/4).
Persoalan ini menurutnya juga tak bisa lepas dari peran lembaga-lembaga perlindungan konsumen meskipun sifatnya hanya sebatas partisipatori. Namun, tanggung jawab sesungguhnya tetap ada di tangan pemerintah.
"Saya kira, soal regulasi terkait kasus penipuan seperti ini sudah banyak. Tinggal bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan secara baik sehingga kejahatan-kejahatan seperti ini dapat diminimalisir," jelasnya.
Politikus PAN ini menyayangkan beredarnya air zamzam palsu tersebut. Pasalnya, air yang bersumber dari mata air di dalam Masjidilharam tersebut tidak semestinya dipalsukan untuk tujuan-tujuan bisnis. Sebab, air zamzam itu sendiri diperoleh secara gratis di tanah suci.
Para pihak yang memalsukan air zamzam diyakini meraup untung besar dari bisnisnya. Bila menjual air zam-zam asli, para pelaku akan merogoh kocek yang cukup banyak untuk biaya transportasi dan kargo. Dengan memalsukan, biaya itu dengan sendirinya tidak dikeluarkan.
Perbuatan curang seperti itu menurut Saleh, jelas-jelas melanggar ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, khususnya pasal 383. Selain itu, tindakan tersebut juga dianggap tidak terpuji karena berusaha memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok dengan memanipulasi barang yang dianjurkan oleh suatu agama tertentu.
Karenanya dia berharap ara pelakunya diharapkan dapat segera diadili dan dijatuhi hukuman sesuai aturan yang ada. Untuk mengantisipasi hal itu, para jamaah haji dan umroh diminta untuk lebih berhati-hati. Daripada mendapatkan air zamzam palsu dalam jumlah banyak, tentu lebih baik mendapatkan air zamzam sedikit tetapi asli.
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah bertanggung jawab atas kasus pemalsuan air zam-zam yang banyak dijual
- Pengamat Ingatkan Aparat Keamanan dan Intelijen Waspada Saat Prabowo Berkunjung ke Luar Negeri
- Sebegini Utang Petani hingga Nelayan yang Dihapus Prabowo
- Kasus Korupsi Jalan Tol Trans-Sumatera, KPK Panggil eks Bos PT Hutama Karya
- Usut Kasus Bansos Presiden era Jokowi, KPK Periksa Pihak Swasta Ini
- Perdamaian Guru Supriyani Berujung Pemecatan Ketua LBH HAMI Konsel, Kok Bisa?
- KPK Periksa GM PT Jembatan Nusantara dan Penilai KJPP MBPRU Batam