Kasus Asmat, Bukti Timpangnya Infrastruktur Kesehatan Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, menjadi bukti ketimpangan infrastruktur kesehatan di daerah.
Karena itu, pemerintah didesak untuk menangani kejadian tersebut, antara lain dengan percepatan pemerataan infrastruktur kesehatan.
“Apa yang terjadi dengan KLB campak dan gizi buruk di Asmat, Papua, membuka mata kita semua bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur kesehatan benar-benar terjadi di daerah. Kejadian ini ibarat api dalam sekam yang timbul karena kurangnya perhatian pemerintah di sektor infrastruktur kesehatan,” kata Luthfi Mardiansyah, pengamat kesehatan di Jakarta, Minggu (28/1).
Dia menilai kejadian tersebut juga menunjukkan, sektor kesehatan masih belum menjadi fokus utama pemerintah. Padahal, kesehatan merupakan modal untuk pembangunan SDM bangsa.
“Di sini terkesan kontradiktif sekali. Infrastruktur fisik seperti jalan terus digencarkan, tapi sektor kesehatan justru tertinggal. Padahal, sektor kesehatan juga butuh infrastruktur seperti fasilitas layanan kesehatan,” papar Luthfi yang juga chairman Center for Healthcare Policy and Reform Studies (CHAPTERS) ini.
Dia menjabarkan berbagai data yang memerlihatkan rendahnya infrastruktur layanan kesehatan di Papua.
Berdasarkan data Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan 2015, rasio tempat tidur rumah sakit di Papua masih relatif rendah, sebesar 1,36 per 1.000 penduduk.
Jumlah tersebut di bawah Yogyakarta yang telah mencapai 2,94, DKI Jakarta 2,43, dan Sulawesi Utara 2,28.
Kasus gizi buruk di Kabupaten Asmat, merupakan bukti masih rendahnya perhatian terhadap infrastruktur layanan kesehatan di Papua.
- Studi JAPFA & UI Buktikan Program Makanan Bergizi Menurunkan Angka Gizi Buruk Anak
- Upaya BRINS Bantu Pemerintah Menekan Angka Stunting di Jakarta
- Kenali dan Cegah Wasting, Gizi Buruk Pada Anak
- Petinggi TPN Nilai Prabowo Bingung soal Stunting & Gizi Buruk
- Mengukur Efektivitas dan Upaya Kaesang Pangarep Atasi Gizi Buruk
- PT SNJ Bantu Pemerintah Tangani Gizi Buruk