Kasus Belum Jelas, Dahlan Enggan Komentari Pemeriksaan Dirut Pelindo II
jpnn.com - JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tidak banyak berkomentar terkait dipanggilnya Direktur Utama Pelindo II RJ Lino oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dahlan mengaku belum mengetahui kabar pemanggilan tersebut. Karenanya ia enggan berkomentar lebih lanjut.
"Aku tidak akan berkomentar sesuatu yang belum jelas," ucap Dahlan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (15/4).
Meski demikian, Mantan Dirut PLN itu masih meragukan tudingan RJ Lino korupsi. Untuk membuktikannya, Dahlan mempersilahkan KPK menelusuri dugaan itu.
"Periksa saja, aku tidak mau mengomentari sesuatu yang laporannya belum tentu betul,” katanya.
Dahlan lantas mencontohkan dirinya yang kerap disebut-sebut dan dilaporkan berbagai pihak terkait korupsi atas inefesiensi PLN sebesar Rp 37 triliun, yang hingga kini tak terbukti.
"Aku tidak mau begitu. Saya juga dilaporkan korupsi Rp 37 trliun. Saya nggak mungkin tanggapi yang begitu-begitu,” serunya.
Seperti diketahui, KPK hari ini (15/4) memanggil Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino. Lino dimintai keterangan terkait penyelidikan proyek pengadaan di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, ada penyelidikan terkait dengan pengadaan di Pelindo II. "Penyelidikan ini bukan di Kalibaru, tetapi yang di Lampung dan di tempat lain," kata Johan di Jakarta, Senin (14/4). (chi/jpnn)
JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tidak banyak berkomentar terkait dipanggilnya Direktur Utama Pelindo II RJ Lino oleh
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Libur Natal, TMII Dipadati Lebih dari 12 Ribu Pengunjung
- Juru Dakwah Bakal Disertifikasi, Wantim MUI Memberi Masukan
- Libur Natal, Taman Margasatwa Ragunan Dipadati Lebih dari 35 Ribu Pengunjung
- Riza Patria Pastikan Kemendes PDT Kawal Relokasi Korban Tanah Bergerak di Sukabumi
- Malam Tahun Baru: Jembatan Ampera Ditutup, Dialihkan ke Jalan Ini
- Prabowo Ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025