Kasus BLBI: KPK Dinilai Mencederai Komitmen Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Penetapan pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim sebagai tersangka dalam kasus skandal Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) digugat oleh kuasa hukum. Pengacara Sjamsul Nursalim, Magdir Ismail menilai penetapan itu telah mengingkari perjanjian yang dibuat pemerintah terhadap warga negara sendiri.
Dalam hal ini, KPK mencederai komitmen pemerintah dalam pemberian pembebasan dan pelepasan (Release and Discharge) kepada para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah menandatangani Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan telah memenuhi seluruh kewajibannya
"KPK telah mencederai komitmen pemerintah yang sah dan berkekuatan hukum,” singkatnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (12/6).
BACA JUGA: Yusril Ungkap Kejanggalan Putusan Kasus SKL BLBI
Sjamsul meneken MSAA pada tanggal 21 September 1998. Saat itu, dia diminta pemerintah yang sedang kesulitan memulihkan krisis ekonomi.
Setelah MSAA diteken, setahun kemudian atau tepatnya 25 Mei 1999, Sjamsul memperoleh surat Release and Discharge. Surat ini menjadi pertanda janji pemerintah untuk melepaskannya dari segala tuntutan hukum atau segala hak hukum apapun yang mungkin dimiliki pemerintah.
"KPK harus menghormati seluruh perjanjian yang sudah dibuat oleh Pemerintah secara sah dan dilindungi undang-undang maupun Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR),” pungkasnya. (rmol/jpg)
Pengacara Sjamsul Nursalim, Magdir Ismail menilai penetapan tersangka kasus BLBI oleh KPK telah mengingkari perjanjian yang dibuat pemerintah terhadap warga negara sendiri.
Redaktur & Reporter : Adil
- Abraham Samad Laporkan Dugaan Korupsi Pagar Laut dan PSN PIK 2 ke KPK
- Laporan Kekayaan Raffi Ahmad Terungkap, Sebegini Total Hartanya
- Eks Pimpinan KPK dan Aktivis Laporkan PSN PIK 2 ke KPK, Sebut Ulah Jokowi
- Wahai Dirut Bank Bengkulu, Berapa Uang yang Diberikan kepada Rohidin Mersyah untuk Pilkada?
- KPK Merilis Kekayaan Raffi Ahmad, Sebegini Hartanya
- Kementerian Hukum Lengkapi Administrasi Pulangkan Paulus Tannos