Kasus Bonaran, KPK Geledah Kantor PT PAS
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priharsa Nugraha, membenarkan sejumlah tim penyidik lembaga antirasuah tersebut telah melakukan penggeledahan di PT Putra Ali Sentosa (PAS) Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (16/12).
Penggeledahan menurutnya, dilakukan guna mendalami kasus dugaan penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terkait sengketa Pilkada Tapanuli Tengah, dengan tersangka Bupati Tapteng non aktif, Raja Bonaran Situmeang.
“Iya benar, hari ini (Rabu,red) tim dari KPK telah melakukan penggeledahan (di kantor PT PAS Sarudik), terkait kasusnya RBS,” ujarnya menjawab JPNN Rabu (17/12) petang.
Dar informasi yang dihimpun, PT PAS merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Namun belum diketahui apa kaitan Bonaran dengan perusahaan atau pengusaha ini.
Meski begitu beberapa waktu lalu KPK diketahui telah memeriksa sejumlah pengusaha sebagai saksi untuk perkara Bonaran.
KPK menetapkan Raja Bonaran Situmeang sebagai tersangka. Ia diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait penanganan perkara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tapteng di MK tahun 2011 lalu. Diduga pada proses tersebut telah terjadi penyuapan pada mantan Ketua MK Akil Mochtar, agar dapat memenangkan perkara tersebut. (gir)
JAKARTA - Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priharsa Nugraha, membenarkan sejumlah tim penyidik lembaga
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seleksi PPPK 2024 Sedang Proses, Muncul Usulan Baru dari Pak Gub
- Ingat ya, Pelamar PPPK 2024 Tahap 2 Berebut Sisa Formasi, Honorer Non-Database BKN Harus Cermat
- 5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Lulus, Mendikdasmen Ungkap Sesuatu, Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang Bisa Dibantu?
- Peringati Hari Toilet Sedunia, WPC Ajak Ratusan SD di Indonesia Lakukan Hal Ini
- FL Technics Indonesia Pakai Teknologi Mototok Spacer 8600 NG
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital