Kasus Bupati Kolaka Terhambat di Audit

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) belum bisa mengajukan izin pemeriksaan terhadap Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara, Buhari Matta menyusul penetapan dirinya selaku tersangka kasus korupsi pemberian kuasa pertambangan nikel di Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Lemo.

Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) Noor Rachmad, penyidik masih terus mendalami jumlah kerugia negara yang kini tengan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kita terus matangkan kasusnya terutama soal jumlah kerugian negaranya," Noor Rachmad, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (20/9).

Jika sudah selesai, tambah Noor, hasil audit nantinya akan dijadikan salah satu dasar bagi penyidik untuk mengajukan izin pemeriksaan Buhari ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Nanti kalau sudah fix (selesai) baru diajukan izinnya. Sekarang ini pemeriksaan saksi," ucap Noor.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Andhi Nirwanto mengatakan, sebelum diajukan ke Presiden, penyidik diminta memaparkan hasil penyidikan kasus Buhari di depan Jaksa Agung Basrief Arief. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan adanya kesalahan atau prosedur pemeriksaan yang belum dilakukan.