Kasus Covid-19 di SMAT Krida Nusantara, Azis Minta Kemendikbud Lakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kemendikbud menjadikan kasus penularan Covid-19 di SMA Terpadu Krida Nusantara, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai perhatian dan evaluasi untuk mempertimbangkan kembali waktu dan daerah yang tepat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).
"Saya minta Kemendikbud untuk mengkaji secara matang syarat yang harus dipenuhi sekolah, tenaga pendidik, serta siswa sebelum menyelenggarakan PTM," kata Azis, Senin (29/3).
Mantan ketua Komisi III DPR itu mengatakan pengawasan ketat dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat potensi penularan virus saat pembelajaran tatap muka sangat besar.
"Beraktivitasnya siswa dan guru di sekolah di tengah pandemi yang belum terkendali sepenuhnya dikhawatirkan akan membentuk klaster baru di sekolah," ujar Azis.
Selain itu, politikus Partai Golkar ini mendorong pemerintah mempercepat proses vaksinasi khususnya bagi tenaga pendidik dan anak-anak usia 3-17 tahun, sebagai upaya meminimalkan potensi penularan virus corona saat kegiatan belajar mengajar di sekolah dimulai kembali.
Dia juga meminta pemerintah daerah, dinas dan satuan pendidikan memastikan seluruh pesyaratan dan fasilitas protokol kesehatan dipenuhi dan dipatuhi ketika memutuskan PTM.
"Supaya kegiatan belajar dan mengajar dapat berlangsung aman dan terhindar dari paparan Covid-19," pungkas Azis Syamsuddin. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Azis Syamsuddin meminta Kemendikbud mengkaji secara matang syarat yang harus dipenuhi sekolah, tenaga pendidik, serta siswa sebelum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
Redaktur & Reporter : Boy
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia