Kasus Covid-19 Melonjak, Kadin Daerah dan Asosiasi Kompak Desak Munas Ditunda
jpnn.com, KENDARI - Kasus Covid-19 di sejumlah daerah terus melonjak. Termasuk di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang akan menjadi lokasi penyelanggaraan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 30 Juni mendatang.
Melihat kondisi ini, sejumlah Kadin Daerah dan asosiasi pengusaha kompak mendesak agar pelaksanaan Munas Kadin ditunda.
Dalam tiga pekan terakhir, kasus Covid-19 di Kendari melonjak. Dari 4.678 kasus pada awal Juni menjadi 4.803 kasus pada 21 Juni 2021.
Dengan kondisi ini, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi kelurahan atau kawasan yang memiliki kasus Covid-19.
Penerapan PPKM juga untuk mengintensifkan pengawasan terhadap pasien Covid-19 dan lingkungan pemukiman tempat pasien berdomisili. Langkah tersebut dilakukan akibat tren kasus Covid-19 mengalami peningkatan.
“Kami sudah siapkan untuk bisa melakukan pengawasan sekaligus. Kita sudah mengambil kebijakan bahwa wilayah-wilayah yang terdeteksi ada (kasus Covid-19) itu segera kami lock secara lokal,” kata Sulkarnain.
Dengan kondisi seperti, desakan agar Munas VIII Kadin ditunda makin kencang. Desakannya bukan hanya disuarakan sejumlah Kadin Daerah tetapi juga asosiasi yang bernaung di Kadin.
Sampai kemarin, tercatat ada 12 Kadin Daerah yang mengirimkan surat secara resmi ke Kadin Indonesia yang meminta Munas Kadin ditunda.
Kasus Covid-19 di sejumlah daerah terus melonjak, termasuk di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang akan menjadi lokasi penyelanggaraan Munas VIII Kadin Indonesia pada 30 Juni mendatang.
- Wakili 100 Pengusaha, Anindya Bakrie Sampaikan Hasil Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India ke Prabowo
- Makan Bergizi Gratis Gagasan Prabowo Dipuji Ekonom Dunia
- Iftitah Ajak Kadin Ikut Menciptakan Multiple Epicentrum di Kawasan Transmigrasi
- Arsjad Rasjid: Kadin Indonesia Tetap Satu dan Solid
- Beri Swasta Peran Lebih Besar untuk Infrastruktur, Prabowo: Lebih Efisien dan Tepat Waktu
- Presiden Prabowo Serahkan Pembangunan Infrastruktur kepada Swasta