Kasus COVID-19 Melonjak, Kantor Pemerintahan Tutup Sementara? Tjahjo Jawab Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan kantor-kantor pemerintahan hingga saat ini tetap beroperasi.
Pemerintah belum memutuskan apakah akan menerapkan lockdown atau penguncian wilayah di kantor-kantor pemerintahan yang ada, menyusul lonjakan kasus COVID-19.
"Sampai hari ini pemerintah belum mengambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana untuk lockdown, khususnya di kantor-kantor pemerintah," ujar Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/6).
Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya menerima masukan dari beberapa kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk membuat institusi tersebut steril.
Namun, lanjut dia, kebijakan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari rumah maupun di kantor sepenuhnya berada pada pimpinan K/L dan pemda tersebut.
"Memang ada masukan dari beberapa K/L untuk perlunya lockdown untuk mensterilkan kantor K/L yang ada."
"Akan tetapi, untuk bekerja di kantor atau di rumah, KemenPAN-RB menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan K/L, melihat kondisi dan situasi di K/L dan pemda masing-masing," ucapnya.
Tjahjo juga mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 terkait dengan perkembangan penularan virus tersebut di seluruh daerah.
Kasus COVID-19 belakangan ini kembali melonjak, Tjahjo jawab begini terkait aktivitas di kantor-kantor pemerintahan.
- Raimel Jesaja Antar Kejari Jaksel Raih WBK/WBBM dari Kemenpan RB
- 5 Tuntutan Aliansi Merah Putih, Ada Soal Status R2/R3 & Honorer Kena PHK
- Guru P1 Gabung Aliansi Merah Putih, Tolak TMT PPPK Serentak Maret 2026
- CASN Palembang Ancam Demo Bila Menpan-RB Tak Kaji Ulang Penundaan Pengangkatan CPNS-PPPK
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan PPPK Ditunda, 10 Ribu Honorer Siap Geruduk KemenPAN-RB, Wakil Rakyat juga Bergerak
- 10 Ribu Honorer Siap Geruduk KemenPAN-RB saat Demo Nasional 18 Maret, Tolak Penundaan PPPK 2024