Kasus Eni Saragih Kelas Kakap, Terkait Proyek Rp 1.100 T

jpnn.com, JAKARTA - Langkah OTT (operasi tangkap tangan) terhadap Eni Saragih di kediaman Mensos Idrus Marham Jumat (13/7) berpeluang jadi pintu masuk KPK menangani kasus besar yang juga berpotensi menyeret orang besar.

Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyampaikan bahwa kasus yang menyeret Eni berpotensi menjadi besar lantaran dana yang dibutuhkan untuk membangun PLTU dengan kapasitas 35 ribu megawatt mencapai Rp 1.100 triliun.

Pembangunan PLTU Riau 1 termasuk salah satu proyek yang dibuat untuk memenuhi target tersebut. ”Potensi fraud yang bisa muncul di situ ya bener yang kamu bilang, itu besar,” ungkapnya, Minggu (15/7).

Menurut pejabat yang akrab dipanggil Saut tersebut, potensi besar munculnya tindak curang dalam eksekusi proyek tersebut memang sudah dikhawatirkan KPK sejak lama. Bahkan, mereka sudah memanggil sejumlah stakeholder untuk mengingatkan. Namun demikian, korupsi tetap terjadi.

Untuk mengupas kasus itu sampai tuntas, KPK masih perlu waktu. Termasuk di antaranya guna mengetahui sejauh mana kasus suap terhadap Eni merugikan keuangan negara.

Lebih lanjut, Saut juga menyebutkan bahwa pengungkapan kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Riau 1 bisa jadi harus dilalui lewat jalan panjang. ”Menurut saya ada reli-reli panjang nih yang harus kami pelajari,” kata dia.

”Mudah-mudahan semuanya bisa terbuka. Terus lebih cepat lah,” tambahnya. Dia pun berjanji nama-nama lain yang terlibat kasus tersebut akan diumumkan oleh KPK. ”Nanti pada saatnya,” tegas dia.

Minggu (15/7) penyidik KPK menggeledah rumah Dirut PT PLN Sofyan Basir. Kasus yang berkaitan dengan proyek pembangunan PLTU dengan kapasitas 35 ribu megawatt itu disebut-sebut melibatkan banyak pihak.