Kasus Hambalang, KPK Periksa Menteri PU
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana proyek olahraga Hambalang.
Djoko datang memenuhi panggilan tersebut sekitar pukul 09.30 WIB. "Untuk memberikan keterangan," kata Djoko di KPK, Jakarta, Jumat (20/12).
Selebihnya Djoko memilih bungkam. Ia lantas memasuki ruang steril komisi yang dipimpin Abraham Samad tersebut. "Nanti ya..nanti ya," ujar Djoko.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, Djoko diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Priharsa.
Dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar mengungkapkan peran Kementerian PU dalam mengubah proyek Hambalang dari kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak. Kemen PU menerbitan pendapat teknis yang merupakan salah satu syarat agar proyek itu bisa dilaksanakan dalam kontrak tahun jamak.
Dalam surat dakwaan Deddy juga mengungkapkan kalau Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Guratno Hartono menerima uang Rp 135 juta untuk menerbitkan pendapat teknis tersebut.
Atas perintah Deddy, Komisaris PT Metaphora Solusi Global Muhammad Arifin meminta Rp 135 juta dari PT Adhi Karya untuk diberikan kepada Guratno dan stafnya. Penerbitan pendapat teknis itu dianggap melanggar peraturan-perundangan karena tanpa sepengetahuan menteri. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Ia diperiksa sebagai saksi terkait
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ketua Fraksi PKS: Penurunan Biaya Haji Kado Manis untuk Jemaah di Awal 2025
- Sekjen PKS Habib Aboe: Layanan Haji Harus Berkelas
- Heikal Safar: Program Makan Bergizi Gratis Bentuk Kemanusiaan Adil dan Beradab
- Mendes Yandri Sebut Dana Desa 2025 Difokuskan untuk Atasi Kemiskinan hingga Stunting
- Bantah Kabar Dirut Mangkir dari Panggilan KPK, Hutama Karya Siap Kooperatif & Terbuka
- Kasus Pemerasan Penonton DWP, Polri Beri Sanksi Demosi Lagi Seorang Personel