Kasus Harian Positif Covid-19 Cetak Rekor, Begini Reaksi Syarief Hasan
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan pemerintah harus mengevaluasi kebijakannya dalam hal job description para menterinya.
“Ke mana Menteri Kesehatan, mengapa menteri ekonomi urus Covid-19? Ke mana mantan Ketua Gugus Covid-19, dan sebagainya. Inilah salah satu kelemahan Pemerintah dalam hal menangani Covid 19 sehingga gagal menghentikan Covid-19,” ujar Syarief Hasan dalam keterangan persnya, Sabtu (29/8/2020).
Syarief Hasan menyampaikan hal itu menanggapi kasus harian positif Covid-19 di Indonesia kembali mencetak rekor.
Berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan kenaikan kasus positif harian mencapai 3.003 kasus pada Jumat (28/8/2020).
Total kasus yang terjadi di Indonesia sejak diumumkan pertama kali di awal Maret sebesar 165.887 kasus dan 7.169 di antaranya meninggal dunia.
Lebih lanjut, Syarief Hasan mengingatkan Pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokoler kesehatan.
“Banyaknya kasus disebabkan oleh karena kurangnya kepatuhan terhadap protokoler kesehatan. Pemerintah harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan bersikap tegas dalam implementasi New Normal,” tegas Syarief Hasan.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19. Menurutnya, jumlah kasus yang besar dan terus meningkat serta belum adanya potensi pelandaian kasus mengonfirmasi ketidakmampuan Pemerintah dalam menyelesaikan menekan laju Pandemi Covid-19.
Pemerintah harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan bersikap tegas dalam implementasi New Normal.
- Pesan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono ke Generasi Muda, Ada 3 Poin Penting
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Hadiri Tabur Bunga di Laut, Ibas Ungkap Makna Hari Pahlawan
- Ahmad Muzani Ungkap Cerita Prabowo Terbitkan PP 47 Hapus Utang Rakyat: Amanat Pancasila
- AHF Indonesia Dorong Peran Asia dalam WHO Pandemic Agreement
- MPR Minta Masukan Mahasiswa Unilam untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik