Kasus Haris-Fatia dan Luhut Binsar Pandjaitan, Demokrat: Jangan Alergi Kritik

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat menyoroti kasus Haris Azhar dan Fathia Lubis dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga wajar terjadi perbedaan pendapat.

Dia menyebutkan jika terjadi perbedaan pendapat, seharusnya dihadapi dengan adu argumentasi.

"Tetapi, tatkala pemaparan fakta hasil riset, bukannya dihadapi dengan pemaparan data dan fakta serta hasil riset pembanding, demokrasi kita seperti sedang diaduk dalam jurang kemunduran dan dunia akademis kita dirancang untuk sekedar jadi pembenar, bukan menyuarakan kebenaran," kata Herzaky dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Rabu (23/3).