Kasus Ini Harus jadi Pelajaran bagi Seluruh Honorer, PPPK, PNS
jpnn.com - GARUT – Seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang membuat video dukungan terhadap calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka sudah disanksi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Garut Nurdin Yana mengatakan, sanksi yang dijatuhkan berupa tidak mendapatkan honor dan dibebastugaskan selama tiga bulan.
"Sudah kita lakukan terhadap mereka skorsing selama tiga bulan, dan tidak mendapatkan honor apapun," kata Nurdin Yana kepada wartawan di Garut, Kamis (25/1).
Dia menjelaskan, Pemkab Garut sudah menerima rekomendasi dari Bawaslu Garut terkait hasil pemeriksaan anggota Satpol PP Garut yang melakukan tindakan tidak netral dengan membuat video dukungan terhadap Gibran.
Namun, lanjutnya, Pemkab Garut sudah melakukan tindakan cepat tidak lama setelah video beredar di masyarakat dengan sanksi sesuai aturan yakni pemberhentian sementara atau bebas tugas.
Bagi Satpol PP yang statusnya tenaga kontrak dan sukarelawan, sanksi juga berupa tidak diberikan honor.
"Kami sudah komunikasikan ke Bawaslu, dari sisi etika dan juga kode etik sudah ditanggapi lebih awal," katanya.
Sanksi maksimal berdasarkan peraturan netralitas pegawai pemerintahan yaitu pemecatan. Namun, kata Sekda, sanksi tersebut tidak diberikan.
Kasus yang terjadi di Kabupaten Garut ini harus jadi Pelajaran bagi seluruh honorer, PPPK, dan PNS.
- 5 Berita Terpopuler: Angin Segar dari Prof Zudan buat Honorer, tetap Jangan Sepelekan Database BKN, Mantap
- Persaingan Ketat Seleksi PPPK Tahap 2 di Semua Formasi, Lihat nih Datanya
- BKN Sebut Regulasi Pengangkatan PPPK 2024 dari Honorer Non-Database Sudah Siap, Mantap!
- Wouw, 2 Pejabat Lulus Seleksi PPPK 2024 Mengundurkan Diri
- Prof, Ada juga Masalah Serius Honorer Database BKN, Jangan Disepelekan
- 5 Berita Terpopuler: Ada 3 Poin Penting, Honorer Perhatikan SE BKN soal NIP PPPK, Simak Penegasan KepmenPANRB