Kasus Judi Online: Menunggu Pembuktian Terhadap Komitmen Besar Pemerintah

Strategi ini untuk menghindari adanya dugaan atau asumsi terhadap kinerja birokrasi sekaligus menjadi pengawas terhadap kelemahan atau kekurangan dari sistem dan layanan publik yang dijalankan sekaligus menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh mafia atau terjadinya pungli.

Terakhir, menurut saya adalah pentingnya memberikan dukungan sumber daya organisasi yang cukup dan tepat sasaran.

Dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai terhadap sektor-sektor yang cukup rentan dan strategis harus dapat terpenuhi.

Sektor seperti layanan publik dan penggunaan kewenangan harus diisi dengan Sumber Daya Manusia yang terbukti dan teruji profesionalitas dan integritasnya.

Namun, di sisi lain juga harus terperhatikan kesejahteraan atau tunjangan kinerja yang memadai. APBN kita jangan samai terbebani justru dengan pengisian jabatan atau pegawai yang tidak perlu atau alokasi anggaran yang besar ke bidang-bidang yang masih belum menjadi prioritas atau memenuhi kebutuhan publik secara langsung.

Kebijakan harus menyasar pada kebutuhan publik secara langsung, misalnya kesejahteraan hakim di daerah untuk operasional hakim dan persidangan, anggaran untuk Anggota Polri di wilayah-wilayah pelosok terutama bagi anggota yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau aparat kesehatan atau kedaruratan yang menjadi first response, atau alokasi untuk pengembangan digitalisasi atau otomatisasi sistem layanan publik dan pengawasan terhadap transparansi dan akuntabiltas layanan.

Hal-hal seperti ini yang seharusnya menjadi prioritas alokasi anggaran suatu kementerian atau lembaga.

Strategi ini tentu akan jelas meningkatkan kredibilitas atau tingkat kepercayaan/kepuasan terhadap Pemerintah.