Kasus KDRT di Kalangan WNI di Australia Meningkat

"Kaum wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing juga harus lebih percaya diri, mandiri serta meningkatkan pendidikan dan sadar hukum terhadap hak-hak dan posisi mereka, baik ditinjau dari hukum Indonesia maupun hukum yang berlaku di Australia," kata Nino Riphat Kesoema.

Selain Nino Riphat Kesoema, pembicara lain adalah Helen Corry dari Legal Aid, Canberra dan Nichole dari Domestic Violence Crisis Service dan Marluci dari Doris' Refuge Center serta Ernawati, Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Canberra.

Ernawati, Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Canberra menegaskan bahwa keberpihakan terhadap WNI yang menghadapi masalah hukum, terutama dengan memberikan bantuan kekonsuleran, menjadi tugas utama seluruh perwakilan RI di Australia.

Dikatakan, KBRI Canberra selalu bekerjasama dengan otoritas terkait di Australia seperti kepolisian, pengacara, dan pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum WNI, serta melakukan pendekatan kemanusiaan, seperti memberikan bantuan dan pemulangan.

Bahkan KBRI Canberra juga akan menempuh langkah-langkah diplomasi, seperti melalui Forum Kekonsuleran Indonesia-Australia yang diselenggarakan setiap tahun, jika jalur hukum dan kemanusiaan belum membuahkan hasil yang diharapkan. KBRI Canberra juga membuka jalur komunikasi atau hot-line selama 24 jam bagi WNI di Australia.

Diskusi yang dihadiri lebih 100 undangan tersebut digelar untuk membantu meningkatkan kesadaran kaum wanita, khususnya WNI di Australia, agar mengetahui cara menghindari dan mengatasi KDRT.

Hal ini karena wanita WNI yang tinggal di luar negeri umumnya tidak berani atau enggan melaporkan KDRT yang mereka alami karena sejumlah alasan, mulai dari masalah imigrasi, bahasa hingga perbedaan budaya.

Dalam kesempatan tersebut juga dihadirkan WNI yang pernah mengalami KDRT di Australia untuk memberikan testimoni mengenai perlunya keberanian bersuara dan mengambil keputusan untuk menghentikan KDRT.