Kasus Kematian Bayi Debora Pelajaran bagi Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Kasus kematian Bayi Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres patut dijadikan pelajaran bagi pemerintah sebagai penyelenggara layanan kesehatan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyerukan agar BPJS Kesehatan mereview kembali sistem paket pembayaran biaya kesehatan yang diberikan pada faskes mitra.
Sistem pembayaran Indonesia Case Base Group (INA-CBGs) yang selama ini diterapkan dinilai sebagai sebab banyak rumah sakit enggan menjadi mitra BPJS.
Dalam pernyataannya kemarin (10/9), Iqbal menyebut, bukan pertama kalinya rumah sakit yang tergabung dalam Group Mitra menolak pasien.
Terutama mereka yang tergabung dalam BPJS. Hal ini juga banyak terjadi di kalangan pekerja yang rata-rata adalah peserta BPJS.
Di Indonesia banyak rumah sakit Tipe A yang menolak untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan karena sistem pembayaran biaya kesehatan yang tidak menguntungkan menejemen rumah sakit.
Selama ini, BPJS kesehatan menerapkan sistem paket pembayaran INA CBGs. BPJS membayar rumah sakit berdasarkan biaya kelompok diagnosis tertentu, atau berdasarkan penyakit yang diderita pasien. ”Akibat sistem ini, RS Swasta akhirnya dibayar murah,” kata Iqbal.
Kasus kematian Debora, kata Said harus dijadikan momentum untuk mencabut sistem INA CBGs dan menggantinya dengan sistem pembiayaan pelayanan secara terukur (Fee For Service).
Kasus kematian Bayi Debora harus dijadikan momentum untuk mencabut sistem INA CBGs dan menggantinya dengan sistem pembiayaan pelayanan secara terukur.
- YLKI Minta RS Mitra Keluarga Diberi Sanksi
- Sanksi untuk RS Mitra Keluarga Kalideres Harus Dijalankan
- Kak Seto: RS Mitra Keluarga Tutup, Masyarakat Rugi
- Inilah Hasil Investigasi Kemenkes Kasus Kematian Bayi Debora
- 14 Fakta Hasil Investigasi Kematian Bayi Debora
- Komisi IX Sudah Terima Hasil Investigasi Kasus Bayi Debora