Kasus Kewarganegaraan Bupati Terpilih Sabu Raijua, Mardani PKS Soroti Kinerja KPU

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mardani Ali Sera menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi data setelah muncul kasus bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua Orient P Riwukore. Sebab, Orient belakangan diketahui berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat.
"Tentu apresiasi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang bekerja cermat dan jadi tamparan bagi KPU yang memverifikasi data awal," kata Mardani dalam pesan singkatnya kepada awak media, Rabu (3/2).
Menurut Mardani, kasus Orient ini perlu menjadi perhatian bersama. Terutama, berkaitan dengan sistem kependudukan di Indonesia.
"Sistem kependudukan kita mesti dapat memastikan semua WNI hanya punya satu kewarganegaraan yaitu WNI," ujar dia.
Lebih lanjut, kata Mardani, status kemenangan Orient di Kabupaten Sabu Raijua tentu tidak sah setelah yang bersangkutan berstatus WNA. Sebab, kepala daerah wajib berstatus WNI.
"Ini kejadian luar biasa jika benar WNA. Tidak sah seseorang menjadi kepala daerah kecuali WNI," beber legislator fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwukore disebut ternyata masih berstatus sebagai warga negara AS.
Status Orient P. Riwukore sebagai warga negara AS baru diketahui Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, usai Orient dan pasangannya ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Serentak 2020. (ast/jpnn)
Mardani Ali Sera menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi data setelah muncul kasus bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua Orient P Riwukore.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Honorer R2/R3 Datang Mengadu, Mardani Surati Mendagri, Pengangkatan PPPK Dipercepat