Kasus Korupsi Tanah Lapas Pontianak Dinilai Janggal

PONTIANAK -  Alfiansyah, tersangka dugaan korupsi ganti rugi tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tidak terima dengan keputusan jaksa di persidangan. Melalui kuasa hukumnya, Bambang Tulus, dia menyatakan ada kejanggalan yang dilakukan jaksa selama proses penyidikan kasus tersebut. Bahkan, terkesan terlalu dipaksakan oleh pihak bersangkutan hingga masuk Pengadilan Tipikor. Padahal kejaksaan tidak dapat membuktikan adanya indikasi kerugian negara.

"Harus ada pembuktian BPK, bahwa kasus ini telah menyebabkan kerugian negara. Kasus korupsi harus ada audit dulu dong. Ada apa dengan jaksa?, kenapa tebang pilih karena Sekjen dan Dirjen Depkumham yang mengeluarkan dana tidak ditahan," ungkap Bambang Tulus, Minggu (9/12).

Menurut dia, Alfiansyah terindikasi menerima sejumlah uang dikarenakan awalnya ada perjanjian dengan pemilik lahan. Jauh sebelum adanya pencairan dana, Nursiah selaku pemilik tanah memiliki hutang piutang dengan tersangka. Awalnya Nursiah pinjam uang Rp300 juta untuk biaya berobat. Selang waktu beberapa lama, pinjam lagi Rp 50 Juta.

"Hingga kurun waktu lebih setahun, dia berulang kali pinjam uang hingga jumlah hutang mencapai sekitar Rp 800 Juta yang dikuasakan ke Yusuf," ungkapnya.