Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Nirina Zubir Tuntas, Irwan: Ini Simbol Keadilan Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Irwan Fecho menilai penuntasan kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir menjadi simbol keadilan hukum bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Irwan menanggapi penyerahan dua sertifikat tanah kepada keluarga artis Nirina Zubir oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu (29/5).
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Foto : Ricardo/JPNN.com
"Tuntasnya kasus Nirina menandakan program gebuk mafia tanah Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Mas AHY berjalan on the track dan sangat progresif," kata Irwan saat dihubungi di Jakarta.
Anggota DPR asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu menilai gebrakan Menteri AHY dalam menggebuk mafia tanah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berjalan sangat masif dan tanpa pandang bulu.
"Kita lihat strategi pencegahan mafia tanah melalui program percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah mampu mengurangi aksi jahat mafia tanah," tutur legislator Demokrat itu.
Di sisi lain, kata Irwan, penindakan terhadap pelaku kejahatan mafia tanah juga dilakukan AHY dan jajaran Kementerian ATR/BPN di semua provinsi di tanah air.
"Di samping menyelamatkan kerugian masyarakat dan negara, ini juga simbol keadilan hukum tanpa pandang bulu terhadap masalah mafia tanah dihadirkan oleh pemerintah," ujarnya.
Anggota DPR RI Irwan Fecho menilai tuntasnya kasus mafia tanah yang menimpa Nirina Zubir menjadi simbol keadilan hukum bagi masyarakat.
- Arus Mudik Lebaran Lancar, Anggota DPR Apresiasi Kerja Keras Korlantas Polri
- Agust Jovan Latuconsina Layak Jadi Wasekjen Demokrat: Energik dan Bertalenta
- Syahrial Nasution, Alumni Unpar yang Dipercaya AHY Jadi Wakil Sekjen Partai Demokrat
- Jadi Kepala Komunikasi Partai Demokrat, Herzaky: Ini Amanah Luar Biasa
- Ditunjuk AHY Jadi Bendum Demokrat, Irwan Fecho Mundur dari Stafsus Mentrans
- Putra Sumba NTT Gustaf Tamo Mbapa Dipilih Sebagai Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat