Kasus Mary Jane Tamparan Keras pada MA

jpnn.com - JAKARTA – Suara yang meminta agar hukuman mati dihapuskan terus bermunculan. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara, misalnya, menyebut hukuman mati tidak layak diterapkan karena lemahnya sistem peradilan di Indonesia.

Dia menyebut contoh penundaan eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso, terpidana mati asal Filipina. Mary Jane urung ditembak dini hari tadi karena pemerintah Indonesia merespons bukti baru yang ditemukan.

Seperti diketahui, ada seseorang bernama Maria Kristina P Sergio yang mengaku telah merekrut dan menjebak Mary Jane. ’’Dia sudah menyerahkan diri di Filipina,’’ ujar Anggara dalam siara pers yang diterima Jawa Pos.

ICJR menilai, lemahnya peradilan Indonesia untuk kasus Mary Jane sudah terbaca sejak perempuan itu disidangkan. Mulai tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, penerjemah yang layak, sampai tidak mempertimbangkan posisi Mary Jane yang merupakan korban penjebakan dan perdagangan orang.

’’Fakta yang muncul di detik-detik akhir eksekusi bahwa Mary Jane dijebak telah memberikan tamparan keras pada sikap MA yang melakukan pembatasan terhadap peninjauan kembali (PK),’’ tegasnya.

Nah, hukum acara yang digunakan dalam memproses dinilai lemah dalam hal standar fair trial-nya. Lebih lanjut Anggara menjelaskan, norma KUHAP yang berlaku saat ini belum layak karena ada hal-hal khusus yang tidak dicantumkan secara tegas. Seperti perlindungan, standar bantuan hukum, dan ketersediaan advokat yang kompeten.

’’Problem miscarriege of justice maupun larangan praktik intimidasi dan penyiksaan juga tidak diatur dalam KUHAP,’’ imbuhnya. Kondisi itu diperburuk dengan minimnya hak terdakwa untuk melakukan PK secara memadai.