Kasus MK Masuk Penyelidikan di KPK

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar memprioritaskan laporan adanya tindak pidana suap di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Selang seminggu setelah Ketua MK Mahfud MD dan Hakim MK Akil Mochtar melapor ke KPK, lembaga antikorupsi tersebut memutuskan untuk meningkatkan status penyelidikan terhadap kasus dugaan suap tersebut. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar menyatakan, peningkatan status tersebut telah dilakukan sejak beberapa hari lalu.

"Benar. Kasus itu telah naik ke penyelidikan sejak beberapa hari lalu. Tapi tidak sampai seminggu yang lalu, ya sekitar 2-3 hari lalu,"papar Haryono, ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (18/12).

Menurut Haryono, semua data dan informasi terkait dugaan suap di tubuh MK tersebut dirasa lengkap dan memenuhi syarat untuk masuk dalam tahap penyelidikan. Untuk itu, KPK telah membentuk sebuah tim untuk menyelidiki kasus yang ikut menyeret nama Hakim MK Akil Mochtar itu. Dalam penyelidikan kasus tersebut, KPK akan memfokuskan pada adanya dugaan suap, ketimbang percobaan suap seperti yang dilaporkan Mahfud dan Akil pada waktu itu. "Yang penting penyelidikan dilakukan berdasarkan bukt-bukti yang ada,"imbuh dia.

Ketika ditanya soal pemanggilan pihak-pihak terkait, Haryono mengungkapkan pihaknya belum bisa memberitahukan nama-nama pihak yang akan dimintai keterangan. "Itu (pemanggilan) tergantung pada penyelidik. Karena mereka yang menentukan dan sampai saat ini kita masih menyiapkan perencanannya,"ujar Haryono. Sementara itu, menurut sumber, KPK telah menerima sejumlah pengaduan terkait adanya suap, sebelum Refly Harun menulis di salah satu harian nasional. Ketika dikonfirmasi kepada Haryono, dia hanya mengatakan. "Nanti saya tanyakan pada Dumas (Pengaduan Masyarakat),"kata dia.