Kasus Newmont jadi Model Pembenahan Tambang Nasional

Saat ini pemerintah pusat memang memiliki kendala mengawasi pembagian hasil dalam usaha pertambangan. Seperti dalam kasus kepemilikan saham pemerintah daerah melalui sebuah konsorsium yang melibatkan pihak swasta dalam pembelian jatah 24 persen saham PT.NNT yang lalu. Pemerintah tidak punya aksesibilitas untuk memantau apakah hak-hak daerah dalam kepemilikan itu benar-benar tersalurkan. Atau juga dalam kasus bagi hasil untuk negara dalam kontrak karya pertambangan lainnya pemerintah tak bisa mengontrol karena tidak memiliki saham langsung.

Ditempat yang sama, Darwin Zahedy Saleh menyebut dengan pertemuan ini diharapkan tidak ada lagi opini yang berkembang mengenai adanya friksi di pemerintah pusat mengenai pembelian saham itu. Yang jelas langkah yang telah ditempuh Menkeu dalam pembelian itu adalah suara bulat dari pemerintah untuk kepentingan bersama.

‘’Saya kira apa yang dijelaskan  oleh Pak Menkeu adalah sikap pemerintah dan posisi pemerintah. Jadi dalam pertemuan tadi alahamdulillah bisa  memberikan informasi yang lebih baik kepada pihak-pihak di luar jadi Insya Allah  prosesnya akan segera tuntas,’’ tambahnya.

Pertemuan ini sendiri digagas sejumlah anggota DPD asal NTB untuk memberikan solusi dalam kasus ini. Karena itulah pertemuan itu dipimpin langsung oleh ketua DPD RI GKR Hemas dan dihadiri seluruh anggota DPD asal NTB. Sementara dari NTB hanya Bupati KSB Zulkifli Muhadli yang nampak. Sementara Gubernur NTB HM Zainul Majdi berhalangan. (zul/jpnn)