Kasus PDAM Makassar Bisa Seret Tersangka Selain Ilham

jpnn.com - MAKASSAR -- Kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM yang melibatkan mantan Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin, berpeluang menyeret tersangka baru. Ilham dinilai tak sendiri karena ada tim teknis yang lebih mengetahui dan terlibat dalam masalah ini.

Mantan Badan Pengawas (Bawas) PDAM Kota Makassar, Bastian Lubis, mengungkapkan, kebijakan kerja sama PDAM Makassar dengan PT Traya Tirta Makassar sebetulnya sudah dibuatkan rekomendasi karena adanya kerugian di pihak PDAM. Saat itu, Bastian termasuk bagian Bawas. Atas kerja sama itu, tarif PDAM menjadi naik.

Pada 2007, Bawas PDAM mengeluarkan rekomendasi agar menghentikan kerja sama dengan PT Traya. Pada 2008, saat Ilham akan mengikuti pemilihan wali kota, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. Ilham sendiri yang meminta BPKP melakukan audit. Hasilnya keluar pada 30 Desember 2008.

"BPKP merekomendasikan kepada wali kota untuk memutus kontrak PT Traya dengan PDAM," ujar Bastian Lubis kepada FAJAR (Grup JPNN.com).

Alasannya, jika kerja sama itu dilanjutkan, maka akan menambah kerugian PDAM. Masyarakat yang akan terbenani kenaikan tarif selama 25 tahun. Hanya saja, rekomendasi tersebut tak digubris alias didiamkan. Setelah itu, pada 2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan keuangan Pemkot Makassar.

Rekomendasi sama atas PDAM juga dikeluarkan. Karena alasan tak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK lalu melakukan audit investigasi pada 2011. Dari hasil investigasi itulah ditemukan dugaan kerugian negara Rp38,1 miliar.

Pada saat bersamaan, pada 2010, intalasi penjernihan air (IPA) selain IPA Panaikang, juga sudah mulai dikerjasamakan. Sebut saja ada IPA Sombaopu dan IPA Mallengkeri. IPA yang menjerat Ilham adalah IPA II Panaikang yang saat ini bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena tidak ditindaklanjuti oleh direksi, dicueki, maka BPK melaporlah ke KPK," imbuh Bastian Lubis.