Kasus Pelindo II, Publik Skeptis pada Pemerintahan Jokowi

Kondisi ini menyebabkan munculnya isu tentang banyaknya kepentingan yang merintangi presiden untuk menjalankan visinya tersebut.

“Di kabinet pernah ada Rizal Ramli yang berusaha menjalankan visi presiden, tapi kan kemudian diberhentikan karena disinyalir banyak pihak yang merasa terganggu,” bebernya.

Di sisi lain pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Daeng Salamuddin melihat publik skeptis dengan sikap pemerintah dalam menyelesaikan kasus Pelindo II terutama penegakan kedaulatan ekonomi lewat nasionalisasi JICT dan TPK Koja.

"Pemerintahan Jokowi bisa jadi akan menuai sikap antipati dari publik akibat ketidakpeduliannya terhadap penyelesaian  kasus-kasus Pelindo II dan kontrak JICT-Koja," kata Salamudin.

Sejauh ini, imbuhnya, publik mencatat berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, mulai dari kasus Freeport, pengelolaan bandara, pendelegasian harga BBM kepada Pertamina, hingga soal Pelindo II.

Menurut Daeng, saat ini publik memang sulit berharap pemerintah akan menindaklanjuti temuan DPR maupun BPK mengingat mekanisme MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden sudah tidak ada lagi.

“Kita lihat bagaimana Menteri BUMN yang sampai sekarang tidak pernah hadir di DPR. Presiden pun tidak mempersoalkan ini,” ujarnya.

Dengan sikap pemerintah tersebut, Daeng menilai Pilpres menjadi momentum bagi publik untuk menentukan apakah akan tetap memilih kembali Jokowi atau menggantinya.(jpnn)