Kasus Pemerasan TKI, KPK Telusuri Keterlibatan BNP2TKI

jpnn.com - BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu Kepolisian mendampingi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Angkasa Pura II melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta. Sidak dilakukan pada Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7).

Dari hasil sidak tersebut berhasil diamankan 18 orang yang diduga sebagai oknum pemeras yang selama ini berkeliaran bebas dan meresahkan selama 10 tahun belakangan di Bandara Soetta.

Namun, sayangnya dari 18 orang yang diamankan, tidak ada oknum resmi penyelenggara negara yang menangani kepulangan TKI ke tanah air.

Orang-orang yang ditangkap adalah beberapa preman, seorang oknum anggota TNI Angkatan Darat, serta dua orang oknum Polri.

Meski demikian Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan bahwa masalah TKI tidak bisa dilepaskan dari peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selaku pihak yang bertanggungjawab pada permasalahan TKI.

Oleh karena itu, Abraham mengatakan pihaknya akan mendalami dugaan keterlibatan BNP2TKI dalam kasus pemerasan terhadap TKI.

"Kita akan gali lebih jauh pihak-pihak lain yang terlibat. Itu tidak bisa terlepas begitu saja dari BNP2TKI. Pada waktunya, kita akan lebih jauh sejauh mana keterlibatan BNP2TKI," ujar Abraham dalam jumpa pers di Terminal 2F, Sabtu (26/7) dini hari.

Apalagi, imbuh Abraham, pemerasan terhadap TKI oleh sindikat tersebut disinyalir terjadi sejak 10 tahun lalu. Sehingga, diduga akan ada korupsi di dalamnya.