Kasus Rekapitulasi di Nias Selatan Dibawa ke Borobudur

JAKARTA– Sekitar 50-an massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Kecurangan Pemilu (KMAKP) menggelar aksi unjuk rasa di jalan raya depan hotel Borobudur, Jakarta, Pusat, Selasa (5/5). Dalam aksinya, mereka mendesak dilakukannya penghitungan ulang suara hasil pemilu legislatif (pileg) di Kabupaten Nias Selatan (nisel), Sumut. Alasannya, KPUD Nisel menurut mereka telah melakukan kesalahan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Mereka membuat rekapitulasi hasil suara pemilu dengan sesuka hatinya karena sampai sekarang ada lima PPK belum melakukan pleno rekapitulasi suara, dan dua PPK lagi belum melakukan rekapitulasi sama sekali. Artinya, data perolehan suara hasil pemilu belum ada sama sekali,” ujar Koordinator KMAKP, Toni Hasibuan kepada wartawan di lokasi aksi unjuk rasa. Aksi dijaga ketat polisi, bahkan sempat akan dibubarkan secara paksa lantaran belum mengantongi izin. Aksi sengaja digelar di depan hotel Borobudur lantaran hotel tersebut menjadi tempat pusat penghitungan suara di tingkat KPU Pusat.

Lima PPK yang belum melakukan pleno adalah Kecamatan Dalam, Lolowau, Pulau Batu, gomo, dan Amandraya. Sedang dua PPK yang belum melakukan rekapitulasi adalah Kecamatan Telo dan Kecamatan Hibala. Toni juga menyebutkan, KPUD Nisel menyusun hasil rekapitulasi tidak lagi sesuai dengan data formulir C1 dan C2 plano. “Sehingga hasilnya adalah hasil akal-akalan dan penuh kebohongan,” katanya. Karenanya, mereka mendesak agar KPU Pusat menganggap hasil rekapitulasi di Nisel itu belum ada.

Selain itu, mereka juga mendesak agar KPU Pusat bersikap tegas dengan memecat seluruh anggota KPUD Nisel karena, menurut mereka, telah melakukan pembohongan dan kecurangan. “Jika tidak diindahkan, maka kami tidak bertanggung jawab jika terjadi ‘simbah darah’ di Kabupaten Nias Selatan,” tulis Toni dalam keterangan persnya. (sam/JPNN)